Ada Bias Politik Data Bansos

Ada Bias Politik Data Bansos

Ada Bias Politik Data Bansos

Wali Kota Bogor: Ada Bias Politik Data Bansos Jelang Pilkada. Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebut ada bias politik dalam pendataan penerima bantuan sosial (bansos) saat pandemi virus corona (Covid-19).

Menurutnya, bias politik atau kepentingan dalam pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terjadi di wilayahnya, khususnya jelang penyelenggaraan Pilkada 2020.

Bima mengaku heran dengan Kementerian Sosial (Kemensos) karena data masyarakat miskin yang menjadi rujukan distribusi penerima bansos tidak dibuka secara keseluruhan. Padahal, Pemkot Bogor dan Kemensos seharusnya saling berkoordinasi dalam memperbaharui DTKS.

“Kemungkinan bias pertama, bias politik atau bias kepentingan. Ketika para kader update data ini, apalagi ketika jelang pilkada, jelang kontestsasi politik, yang turun update sulit kita pisahkan dari bias kepentingan,” kata Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

“Data terakhir yang di-update Pemkot Bogor adalah data sampai akhir tahun, yaitu Oktober yang kita tetapkan Januari. Jadi, setelah Covid-19 praktis sistem Kemensos tidak dibuka dalam catatan kami. Kami bertanya kenapa data ini tidak dibuka,” tutur Bima.

“Ini DTKS masih data tahun lalu. Masih 71 ribu. Belum mencakup miskin baru,” ujarnya. ini masih gunakan data lama, kalau di Bogor DTKS 71.111,” katanya.

Menteri Sosial Juliari Batubara pernah mengatakan perbedaan data penerima bansos terkait penanganan pandemi virus corona terjadi karena dinamika politik.

Menurutnya, desa yang tidak terdata sebagai sasaran penyaluran bansos bisa terjadi karena dinamika politik di daerah. Bima menambahkan, jumlah penerima bantuan yang terdaftar dalam DTKS masih menggunakan data lama.

Politikus PAN itu berkata di Kota Bogor sendiri terdaftar 71.111 orang dalam DTKS yang diintervensi pemerintah lewat empat program yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Distorsi ini terjadi karena mungkin kita sama-sama tahu, kita sama-sama orang politik, mungkin ada faktor politiknya. Mungkin ada faktor like and dislike antara dinas sosial dengan kepala desa yang memberikan dana,” kata Juliari dalam Rapat Kerja Komisi VIII yang disiarkan langsung akun Youtube DPR RI, Rabu.

Mensos Sebut Ada Faktor Politik dalam Pembagian Bansos Corona

Juliari mengatakan Kemensos menerima data seluruhnya dari dinas sosial. Menurutnya, tidak ada sumber data lain yang digunakan oleh Kemensos dalam menentukan penerima bansos tersebut.

Meski begitu, Juliari tak bisa memastikan data yang diserahkan dinas sosial sesuai dengan dinamika lapangan. Dia juga mengakui Kemensos tidak mengecek ulang data yang disampaikan pemda.

“Kemensos terima dan tidak akan cek lagi. Kenapa? Karena tidak punya cukup waktu.  Hanya tiga bulan program ini. Kalau waktu kami hanya dihabiskan untuk cek ke lapangan, covid-19nya selesai, bantuannya belum datang,” tutur Juliari.

Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan Rp405,1 triliun untuk meredam dampak pandemi virus corona (Covid-19). Sebanyak Rp110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial berbentuk bantuan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *