IMEI HP yang Dibeli dari Luar

IMEI HP yang Dibeli dari Luar

Cara Daftar IMEI HP yang Dibeli dari Luar Negeri

Cara Daftar IMEI HP yang Dibeli dari Luar Negeri – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengingatkan mereka yang membeli handphone (hp) dari luar negeri wajib meregistrasikan IMEI ponsel tersebut lewat situs Bea Cukai dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Kewajiban ini berlaku bagi penumpang atau awak dari Sarana Pengangkut yang ingin menggunakan ponsel, komputer genggam, hingga tablet Aplikasi IDNPlay 77, menggunakan jaringan telekomunikasi Indonesia. Imbauan ini dikeluarkan setelah

Sedang list data barang, pendaftar bisa memasukan maksimal dua unit alat yang dibelinya dari luar negeri. Adapun yang harus diisi pada bagian itu, yakni merek, tipe, RAM, kapasitas, warna, IMEI 1, IMEI 2, mata uang, dan harga barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nompr 203/PMK.04/2017 tentang Ekspor dan Impor Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut menyebutkan bahwa barang bawah khusus penumpang pribadi hanya maksimal senilai US$500. Jika lebih, akan dikenakan bea masuk.

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan registrasi IMEI bukan hanya untuk menekan penyelundupan perangkat seluler. Namun, juga bertujuan untuk mendukung industri yang kondusif di dalam negeri serta melindungi masyarakat dari perangkat yang ilegal.

Untuk melakukan registrasi IMEI bisa dilakukan melalui aplikasi Android bea cukai atau website. Setiap orang hanya boleh mendaftarkan dua ponsel yang dibeli dari luar negeri. Setelah mengisi form pada aplikasi, pendaftar akan mendapatkan QR COde dan Registration ID yang nanti akan diverifikasi oleh petugas Bea Cukai pada saat kedatangan.

Namun, bagi turis asing yang menggunakan kartu SIM asing ketika berada di Indonesia, tidak perlu melakukan registrasi. Namun, jika mereka ingin menggunakan kartu SIM Indonesia, mereka dapat melakukan pendaftaran di gerai operator untuk mendapatkan akses selama 90 hari.

“Untuk bisa memenuhi ketiga ini kita harapkan paling tidak sementara ini berbagai keringanan bisa diberikan oleh pemerintah dalam hal ini berbagai pemungutan atau pajak.

Ditjen Bea dan Cukai menyatakan registrasi IMEI

Termasuk juga adanya kebijakan beberapa pemda yang membebankan biaya untuk pembangunan kabel di berbagai wilayah tentunya ini akan menimbulkan high cost economy,” ujar Ririek.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pihaknya menampung segala masukan terkait insentif ini. Ia mengatakan akan membuat sebuah regulasi telekomunikasi yang efektif untuk membicarakan soal insentif ini.

“Pemerintah dan industri dapat melakukan forecasting bersama-sama dengan data dan informasi yang akurat sehingga kebijakan dan regulasi yang ditempuh benar benar efektif menjaga keberlangsungan telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dunia digital,” ucap Johnny.

Kemudian, Dirjen Bea dan Cukai mengatakan untuk perangkat telekomunikasi asal luar negeri yang dimasukan ke Indonesia melalui perusahaan jasa kiriman, proses registrasi IMEI akan dilakukan oleh perusahaan jasa kiriman melalui Bea Cukai.

Mengacu pada situs beacukai.go.id, formulir registrasi IMEI meminta pengguna untuk mengisi keterangan sebagai berikut. Pada data diri, pendaftar harus mengisi nomor penerbangan, tanggal kedatangan, tipe identitas, nomor identitas, nama lengkap, kenegaraan, NPWP, dan email.

Ririek juga mengatakan dengan kondisi saat ini, konsumen menuntut harga data internet lebih terjangkau dari biasanya. Ririek melihatnya karena perekonomian masyarakat terkena imbas pandemi corona.

Ririek menjelaskan, para pemain operator seluler berusaha mempertahankan daya beli konsumen ritel selama pandemi berlangsung. Bila daya beli masyarakat berkurang, praktis akan mengurangi pengguna internet.

Ririek mengatakan industri telekomunikasi sehat mengacu pada tiga hal. Pertama adalah harga layanan harus terjangkau yang mampu dibeli masyarakat.

Kedua pelakunya dan industrinya harus sustain (berkesinambungan) agar bisa terus beroperasi dan memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat. Ketiga adalah harus terjangkau merata ke masyarakat di seluruh pelosok daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *